BLSM Sulit Jangkau Masyarakat Miskin Wilayah Indonesia Timur
Tercatat hingga akhir minggu lalu empat wilayah dengan tingkat penyaluran BLSM terendah berada di kawasan Indonesia Timur. Empat wilayah dengan tingkat penyaluran paling rendah tersebut adalah Maluku Utara 5,74 persen, Papua 5,81 persen, Papua Barat 11,84 persen dan Maluku dengan tingkat penyerapan sebesar 21,79 persen. Data dari situs kompensasi.info menyatakan bahwa di Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara bantuan hanya tersalurkan ke 125.797 keluarga (0,94%).
PT Pos Indonesia yang juga mendapat tanggung jawab menyalurkan BLSM pun juga mengalami kesulitan dalam pelaksanaan penyaluran di wilayah Indonesia Timur. “Indonesia timur paling rendah penyalurannya. Di Maluku, baru tersalurkan 35%, Maluku Utara 20%, dan Papua Barat 13%,” ujar Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), I Ketut Mardjana, seperti dilansir dalam Harian Tempo, Senin (22/7).
Menurut dia, ada tiga kendala penyaluran bantuan. Pertama, faktor cuaca dan kondisi infrastruktur. Kedua, adanya penundaan pembayaran oleh pemerintah daerah akibat terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat. Ketiga, kesadaran masyarakat pemegang kartu, yang memilih menunda mengambil dana BLSM.
Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute DR. Y. Paonganan yang dihubungi melalaui telepon, mengomentari penyaluran dana BLSM untuk wilayah Indonesia Timur ini sebagai sesuatu yang agak kurang cerdas, karena menurutnya masyarakat Indonesia Timur lebih membutuhkan sistem logistik yang memadai dibanding kompensasi kenaikkan harga BBM dalam bentuk dana BLSM. “Masyarakat Indonesia Timur relatif tetap akan membayar berapapun harga BBM, toh kemampuan mereka sudah teruji tanpa harus ikut pro-kontra kenaikan harga BBM. Dana BLSM sebesar ratusan ribu itu relatif tidak meringankan beban warga.” katanya pada indonesiatimur.co
Paonganan berpendapat bila sistem logistik nasional terjamin, maka beban masyarakat di wilayah Indonesia Timur akan sangat berkurang karena perbedaan harga kebutuhan akan menjadi kecil dan terjangkau. Namun untuk membangun sistem logistik yang memadai, harus ada keseriusan dari pemerintah untuk mengubah mindset.
“Perlu penguasaan geografis dan demografi yang kuat untuk membangun sistem logistik yang baik. Kendala PT Pos Indonesia pun tidak terlepas dari sistem transportasi yang ada saat ini. Kembali ke masalah pemerataan lagi, apakah pemerintah serius?” ujarnya mempertanyakan. (ps)
